SUBJEK HUKUM

Subjek hokum adalah suatu pihak yang berdasarkan hokum telah mempunyai hak/kewajiban/kekuasaan tertentu atas sesuatu tertentu.

Pada dasarnya subjek hukum dapat dibedakan atas:

  • Manusia
  • Badan hokum

 

  1. a.     Manusia

Adapun manusia yang patut menjadi Subjek Hukum adalah Orang yang cakap hukum. Orang yang tidak cakap hukum tidak merupakan Subjek Hukum. Orang yang cakap hukum adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum. Perlu diketahui ada 3 kriteria orang yang tidak cakap hukum, yaitu:

  • Orang yang masih dibawah umur (belum berusia 21 tahun dan belum menikah),
  • Orang yang tidak sehat pikirannya/dibawah pengampuan (Curatele),
  • Perempuan dalam pernikahan (sekarang tidak berlaku, berdasarkan SEMA No.3 tahun 1963)

 

*Secara yuridisnya ada 2 alasan yang menyebutkan manusia sbg subjek hukum yaitu :

  • Manusia mempunyai hak-hak subyektif
  • Kewenangan hukum

*Syarat-syarat cakap hukum :

  • Seseorang yang sudah dewasa berumur 21 tahun (Undang Perkawinan No.1/1974 dan KUHPerdata)
  • Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah
  • Sesorang yang sedang tidak menjalani hokum
  • Berjiwa sehat dan berakal sehat

 

*Syarat-syarat tidak cakap hukum :

  • Seseorang yang belum dewasa
  • Sakit ingatan
  • Kurang cerdas
  • Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
  • Seseorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata)

 

  1. b.     Badan Hukum

Badan Hukum adalah badan/kumpulan manusia yang oleh hukum diberi status sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban. Badan hukum ialah suatu badan usaha yang berdasarkan hukum yang berlaku serta berdasarkan pada kenyataan persyaratan yang telah dipenuhinya telah diakui sebagai badan hukum, yakni badan usaha yang telah dianggap atau digolongkan berkedudukan sebagai subjek hukum sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan orang, meskipun dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya harus dilakukan atau diwakilkan melalui para pengurusnya.

Contoh-contoh badan hukum: PT (Perseroan Terbatas), Yayasan, PN (Perusahaan Negara), Perjan (Perusahaan Jawatan), dan sebagainya.

*Badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum :

  • Memilki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya
  • Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya

 

*Badan hukum dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu :

  • Badan Hukum Publik
  • Badan Hukum Privat

 

*Ada 4 teori yang digunakan sbg syarat badan hukum untuk menjadi subjek hukum:

  • Teori Fictie adalah badan hukum itu semata-mata buatan negara saja.
  • Teori Kekayaan Bertujuan adalah hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum.
  • Teori Pemilikan adalah hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak kewajiban anggota bersama-sama.
  • Teori Organ adalah suatu jelmaan yang sungguh-sungguh ada dalam pergaulan hukum.

 

 

OBJEK HUKUM

Objek hukum ialah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengaturan hukum dimana segala hak dan kewajiban serta kekuasan subjek hukum berkaitan di dalamnya (biasa disebut dengan benda). Misalkan benda-benda ekonomi, yaitu benda-benda yang untuk dapat diperoleh manusia memerlukan “pengorbanan” dahulu sebelumnya.

Menurut Pasal 503 KUHPerdata, Benda dibagi menjadi 2 yaitu:

  • Benda Berwujud
  • Benda ini adalah sebagaimana keseharian, misalnya; Rumah, Mobil dan Emas.
  • Benda Tidak Berwujud
  • Benda ini lebih bersifat abstrak namun memiliki nilai, seperti; Hak dan Nama Baik.
  • Pembagian Benda menurut Pasal 503 ini biasanya dalam perhubungan hukum menyangkut Ganti Rugi.

 

Akan tetapi, menurut Pasal 504 KUHPerdata, Benda juga dibagi 2 yaitu:

  • Benda Tidak Bergerak
  • Benda Tidak Bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan, misalnya; Tanah, Pabrik atau Gedung.
  • Benda Bergerak
  • Benda ini adalah benda yang dapat dipindahkan, seperti; kendaraan bermotor.
  • Pembagian Benda menurut pasal 504 ini biasanya dalam perhubungan hukum menyangkut masalah Jaminan (Agunan).

Sumber: http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/subjek-hukum-dan-objek-hukum-4/